MANIFESTO POLITIK PST

APA BEDANYA NEGARA SOSIALIS DAN MASYARAKAT SOSIALIS..?

Negara Sosialis dan masyarakat Sosialis tentu ada perbedaannya, bila dilihat secara cermat dalam praktek-praktek ketata-negaraan, baik itu pada negara yang bersistem kapitalis-imperialis, ataupun komunis-sosialis. Kami sebutkan praktek-praktek ketata-negaraan, dengan tujuan agar kita tidak terjebak dalam penipuan defenisi - teori ilmu politik, baik dari Barat maupun dari Timur, yang mendifinisikan Negara adalah suatu organisasi dari suatu masyarakat yang terorganisir secara politik. Defenisi itu memang sangat ideal, bila kita mau menerima pandangan Rosseau dalam tulisannya "Du contract Social" di mana dipaparkan bahwa, karena sesuatu kondisi, sejumlah orang/masyarakat telah secara bebas mendelegasikan hak dan wewenang yang terbatas kepada sejumlah orang untuk mengurusi kepentingan bersama. Bila pandangan Rosseau yang kita setir, maka, Negara yang terbentuk tadi harus memiliki suatu pemerintahan dari rakyat dan bertanggung-jawab kepada rakyat itu sendiri. Bila teori atau pandangan ini yang efektif dalam praktek, maka, kelihatannya antara negara dan masyarakat Sosialis tidak ada bedanya.

Pada perkembangan selanjutnya, terkecuali, pada negara-negara kuno di mana batas antara negara dan masyarakat belum begitu jauh, dalam negara modern yang berasaskan atas "Trias Politik - nya" Montesquieu di mana ada Perwakilan Rakyat dan Pemerintahan (senantiasa), yang nota bene mau menunjukkan kebenaran teori politik tentang negara secara teoritis, dalam praktek terdapat suatu kontradiksi yang cukup besar. Secara nyata dan dalam praktek sehari-hari, negara dan masyarakat tidaklah sama artinya. Apalagi dalam negara yang berkembang sistem kapitalisme. Negara, dalam praktek, lebih tepat jika didefinisikan sebagai organisasi kaum penindas yang beradab, beradab karena segala penindasan yang dilakukan terhadap rakyat sudah mendapat legitimasi dari segala bentuk sistem dan hirarki hukum yang katanya diproduksi oleh masyarakat lewat penempatan wakil-wakilnya, entah lewat sistem pemilu proporsional atau distrik. Dalam pengertian ini, maka, kami katakan bahwa negara Sosialis dan masyarakat Sosialis sangat berbeda jauh.

Perbedaan lain terdapat pada teori revolusi Sosialis itu sendiri, di mana dikatakan bahwa tahap pertama revolusi Sosialis adalah revolusi politik. Revolusi politik dalam arti dilakukan atau diperjuangkan secara nasional, dipimpin oleh suatu elit politik yang bertujuan menghancurkan kapitalisme dan imperialisme untuk meraih kekuasaan politik. Pada semua revolusi politik yang terinspirasi oleh teori Marxis, kekuasaan politik adalah faktor utama atau alat utama yang harus dicapai, dimiliki oleh kaum revolusioner guna membangun masyarakat Sosialis.

Memang sangat ideal teori revolusi itu! Tapi nyatanya, setelah mencapai kekuasaan dan memiliki kekuasaan politik di tangan, (perhatikan semua revolusi Sosialis seperti Soviet, Cina, Kuba, Vietnam, dan yang lainnya, terkecuali revolusi Pol Pot yang gagal itu, para kaum Sosialis tergoda dengan segala akses kenikmatan kekuasaan politik bangsa hanya mampu mewujudkan suatu negara Sosialis tapi di dalam negara yang didirikan itu mayoritas rakyat hidup dalam suatu keadaan kemiskinan yang sangat biadab dan jauh dari cita-cita filsafat Sosialis, yakni :

1. Public Ownership of Nationalized Production or Corporative; (Nasionalisasi Produksi-Kerjasama atas Hak Milik Umum)
2. Social Welfare System; (Sistem Kesejahteraan Sosial)
3. The Intention of Quality Abundance; (Tersedianya kualitas barang konsumsi yang berkecukupan)
   

Kalau demikian, apa artinya masyarakat Sosialis? Menurut pengertian kami, di dunia modern, ada jarak yang membedakan konsep negara dan konsep masyarakat. Bila kita mau berpedoman pada teori bahwa negara adalah masyarakat yang terorganisir secara politik, maka, paling mendasar kita dapat menerimanya dalam arti bahwa negara adalah satu organisasi dari masyarakat yang memiliki akses politik, menikmati pelayanan hukum (walaupun sering kali salah memanfaatkannya!), dan lain sebagainya, karena telah mapan secara ekonomis (mapan secara ekonomis dalam pengertian Sosialisme adalah menemukan kondisi kesejahteraan dan menikmati hasil kerja sebagai sesuatu yang menjadi miliknya, tidak berada di luarnya (alienasi), tidak ada dehumanisasi!). Dengan demikian dalam suatu negara terdapat dua golongan masyarakat, yaitu :

1. Yang terdiri dari individu-individu yang sudah makmur;
2. Dan yang lain, yang terdiri dari individu-individu yang menderita perbuatan serta kenikmatan dari golongan yang mapan.
   

Dengan mempergunakan dua golongan dalam masyarakat pada satu negara, tidak berarti bahwa secara teoritis kami mau melangkah keluar dari konsep kelas dalam pengertian Marxis, melainkan memberikan muatan-nuansa politik bahwa segala kelas (Petani, Buruh, Pekerja, Pegawai Negeri dan Wiraswasta kecil yang belum makmur, atau yang bekerja dalam pengertian, menjual tenaga, kemampuan intelektual (bidang jasa) dan tidak dapat memiliki hasil kerjanya, menerima gaji yang kurang untuk kebutuhannya, dan yang tidak memiliki akses politik, tidak menikmati pelayanan hukum yang adil, dan yang lainnya, dalam arti kata tertindas!), tertindas disatukan dalam satu golongan agar dapat mempermudah penerapan strategi untuk membangun sebuah masyarakat Sosialis sebagi langkah pertama yang perlu demi melangkah ke pengambil-alihan kekuasaan politik (Negara!), tanpa hanya harus berpegang pada teori perlunya dicetuskan terlebih dahulu revolusi politik, tanpa hanya harus berharap pada perjuangan jalur parlamenter, melainkan, sebelum kondisi obyektif tersedia, dengan berbasiskan pendidikan politik golongan tertindas mengefektifkan kekuatan ekonomi yang dimiliki, membangun basis ekonomi tersebut per sektor dan mengalokasikannya sesuai kebutuhan baik di kalangan sendiri dan masyarakat luas, yang keseluruhannya kami sebut "Jalan Menuju Sosialisme - Humanistis".

Dengan pengertian seperti tersebut diatas, kami ingin menunjukkan bahwa pada prinsipnya terdapat perbedaan antara negara Sosialis dan masyarakat Sosialis. Oleh karena itu, kami berkeyakinan bahwa tidak hanya melalui kekuasaan politik kita dapat membangun masyarakat Sosialis. Ada jalan atau alternatif lain, berawal dari penataan "grass root" atau basis massa menuju ke pembentukan suatu negara Sosialis.